aset daerah. Data Terbaru. aset daerah

22 20:23:39 Agustus 2023 - , by Admin. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pedoman pengelolaan BMD yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut. Sumber : Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang Aset Daerah . Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan,. Selamat Hari Bakti Adhyaksa ke-60. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan. Manajemen Aset Daerah. 5. Senin 27 Februari 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. ialah semua kekayaan pemerintah . U. Aset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. Pelaksana. This study aims to analyze the suitability of the implementation the local assets management with regulations, analyze the constraints faced in the management of local assets and efforts made for better management of regional assets. Berdasarkan Berita acara Rekonsiliasi Aset Tetap per 30 Juni 2021 jumlah Aset Tetap. com2, lindalambey@yahoo. Selanjutnya Elizabeth menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004),Kata kunci: Aset milik negara/daerah dan kewenangan . go. p. Berita 25 April. 1. Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. Jurnal Analisis pengelolaan aset. Upaya dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan melaksanakan salah satu langkah reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk. pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai satu kesatuan. Fungsional, Pengambilan Keputusan dan Pemecahan masalah masalh di bidang pengelolaan BMN/BMD yg dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran barang, pengguna barang, pengelola barang/Ka daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing masing. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam. Tabel 1. Peta Lokasi. Sumatera Barat melaksankan . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Siregar (2004:61), Manajemen aset daerah dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 dinyatakan sebagi rangkaian kegiatan dan tindakan. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang. Properti adalah contoh aset yang disukai dan diinginkan oleh banyak orang. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Kota Cimahi merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aset daerah yang cukup melimpahterutama pada aset tetap. 30 Mei 2023 114 Dilihat. ID, SEMARANG - Komisi A DPRD terus fokus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan barang/aset milik negara atau daerah di Jawa Tengah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: Pengakuan Piutang Pendapatan Hasil Properti Investasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis danKegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai. id : 294 Hlm. 1. Barang Milik D aerah selain tan h dan/atau bangunan. 1. Negara/Daerah, bentuk pemanfaatan aset Negara terdiri dari sew a, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), Bangun Guna Serah (BGS), atau Bangun Serah. Informasi Infografis. Telkomsel’ (2013) 4 (2) Jurnal Informatika Global. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Sebab, sampai sekarang aset masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. bergerak maupun yang tidak bergerak . Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak terbesar terhadappertumbuhan ekonomi daerah. 34 – 38 Bandung E-mail: m. Memahami pengertian manajemen aset daerah 3. 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 sistem informasi aset Jateng Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016. Asset informaton in the balance sheet, describes the conditons of economic wealth owned by the local government. Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah. Ibu Erni selaku staff bidang aset DPPKAD Kabupaten. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Layanan Publik BPKAD Kepri. fitria ayu. Buku Inventaris Kurang dari 300. 3. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah”. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . Sekretariat Anggaran Perbendaharaan &. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab. Sos, Selaku Sub. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar. 2016/No. (dikelola BUMN). Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. 10. Aset pemerintah daerah ini menyediakan sejumlah informasi yang menerangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan potensi dan sumber keuangan Kota Bandung yang kemudian dikelola oleh pemerintahannya . Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah. beserta bag ian-bagiannya. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemanfaatan aset negara, pelaksanaan sewa BMN/D harus berpedoman pada kebijakan dan tujuan pengelolaan BMN/D. Dalam kerangka otonomi daerah, peranan manajemen aset sangat penting karena dalam pen - gelolaan aset Pemerintah Daerah diperlukan per-encanaan yang matang mulai dari rencana pen-gadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. b. 2021. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan dan kontribusi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengamanan tanah aset daerah dan non aset. Latar Belakang. Aras Aira : Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah 25 B. Dilihat dari segi Pengguna Aset/BMD tersebut yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini dapat dilihat dari Kode Lokasi barang, 2. Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2. 2. PERMENDAGRI No. 2. Kemala, S. Menata Ulang Pemerintah daerah perlu menata ulang aset yang dimilikinya agar laporan asetnya akurat. 2 Total Rincian Pendapatan Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Tahun 2013 – 2015 Pemanfaatan Aset Total Realisasi (Rp) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Sewa 1,735,354,200 2,010,610,726 3,674,892,815Adapun 10 bidang lahan milik Pemkot Bandung yang bermasalah itu yakni Kebun Binatang Bandung, Kantor Kelurahan Cigending, dan TPU Gumuruh. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Pengelolaan aset daerah juga menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. KETIGA : Keputusan Kepala “NAMA PD/UKPD” ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 8. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang. KEPALA DAERAH INOVATIF 2020 BIDANG KESEHATAN. daerah, baik yang dimiliki maupun yang . 2. com1, lintjekalangi@yahoo. Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kotwaringin Barat, yang menggantikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) di daerah. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. Untuk tercapainya tujuan mapping aset daerah ini kita melihat kepada maksud dari mapping itu sendiri, melihat kepada kedudukan dari aset itu yaitu : 1. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen. 1. 7. 1. Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalan satuan uang, termasuk sumber. 19 Tahun 2016, Link. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputinon aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya di Kecamatan Rungkur Surabaya, serta kendala-kendala yang dihadapi. Analisis Penggunaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. . Aset Daerah Kabupaten Kendal)” sebagai judul Laporan Tugas Akhir ini. Ekonomi . b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Bapak R. Struktural. Risiko tersebut merupakan kecurangan atau fraud di seputar pengelolaan aset daerah. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. 7. E. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Download Info Pajak dan Dashboard; Email Bakeuda; Provinsi Kalimantan Selatan; Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel; Sistem Info. 4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Sidanegara, Cilacap. “Kurang tertibnya pencatatan berdampak pada kewajaran pelaporan aset dalam laporan keuangan. . Abstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP) di Kabupaten Kampar. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden sebanyak 63 orang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan uji instrument dan analisis regresi liniear berganda. Maka pada tahun 2015 BPKD berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penanggung Jawab : Robert van der Hoff. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. 1. Bapak Firman Ayatullah selaku Kasubid Aset yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberi banyak pengetahuan tentang pengelolaan aset tanah pemda Kabupaten Bima. Data DDA Kota Bogor - Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah; Mengingat 1. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Pada saat pemerintah daerah membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi, pemerintah daerah berhak mengakui piutang pendapatan hasil properti investasi. 1. Memahami strategi pengelolaan aset terintegrasi 5. Lihat. 2. 3. aset daerah berupa tanah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencatatan, bahwa Pengamanan Administrasi yaitu inventarisasi dicatat sudah dalam by system SIM Aset, pengamanan Administrasi aset tanah milik pemerintah daerah oleh BKAD Kabupaten Sleman lebih ditekankan pada penertiban dokumen atau arsip atas. pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan pendapatan, pengelolaankeuangan dan aset daerah; 3. Anda dapat melakukan pencarian Peraturan Terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah…. Lebih lanjut Fatoni menjelaskan, aset-aset daerah penting untuk diamankan, misalnya aset tanah yang disertifikasi atas nama pemda. 1. Selamat Datang Di Portal Web. 1. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . Konsep Aset Daerah II. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Barang milik negara/daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. fitri ekawati sutari kepala bidang pengalihan status dan dokumentasi aset. Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) jadi yang terbesar bagi aset pemerintah pusat atau negara di kawasan DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut terkait percepatan pelaksanaan Sertifikasi Aset Tanah Tahun 2023,. Ditetapkan di Jakarta. dan pengendalian aset Pemerintah Daerah adalah dengan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). f rehabilitasi,serta penghapusan atau pemindahtanganan. Berdasarkan Rincian Saldo Buku Besar per 30 Juni 2021 terdapat penambahan Belanja Modal pada Semester I TA. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban. Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 2. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan dan Aset Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. Badan Pengelolaan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. RADARSEMARANG. 1 Aset Daerah 2. Penatausahaan BMN/D meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. 1. oleh karena itu, penting bagi pemerintah. Muchamad Nurcahja, ST. pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang. Link Terkait. Dapat ditinjau menurut praktek pengelolaan yang Belum mengikuti ruang. Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi PP No. Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah. DASAR HUKUM ORGANISASI. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, 4. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerah. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. didiek. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dansebagainya, dhi didapatkan pemenang lelang aset daerah) kemudian dilakukan pemindahtanganan kepada masyarakat. Telah berlangsung Rapat Koordinasi.